JAKARTA - Guna menyukseskan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta mengejar pertumbuhan ekonomi 6,7 persen di 2012, maka pemerintah akan mengumpulkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Menteri Keuangan Agus DW Martowadojo mengatakan, pertemuan ini akan dilakukan pada 19 Januari 2012 dan akan diberikan arahan langsung dari presiden. Menurutnya, arahan yang paling utama adalah langkah percepatan pembangunan, arahan terkait program konversi BBM dan pengendalian BBM.
"Namun yang utama mengejar pertumbuhan ekonomi 6,7 persen. Presiden akan memberikan arahan kepada pemangku kepentingan dari pemerintahan, mengundang pemerintah pusat daerah, gubernur, bupati walikota," jelas Agus ketika ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (16/1/2012).
Lebih lanjut Agus mengatakan, dalam pertemuan ini, juga akan dibahas mengenai penyerapan anggaran daerah serta koordinasi kerja daerah dengan pusat. "Pemda harus bisa menyelesaikan pembahasan APBD, tentu dari arahan presiden, akan menyinggung dan agar berjalan dengan baik dan koordinasi daerah dan pusat akan lebih baik juga," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar