"Tapi jangan lupa bahwa upah yang harus dibayar di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan apa yang harus dibayar di Tiongkok dan Vietnam," katanya di sela-sela acara Groundbreaking PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Cilegon, Banten, Rabu (18/1/2012)
Gita mengungkapkan, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas iklim investasi yang ada di Banten terkait dengan tertundanya operasi bisnis sejumlah investor asing pada industri sepatu di Banten. Tertundanya operasi investor ini seiring dengan kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan penerapan upah sektoral di wilayah Tangerang Raya.
"Nanti kita coba duduk deh dengan mereka (investor asing). Bagaimana nanti ini untuk cari jalan keluarnya, atau jalan tengahnya. Jadi, kalaupun ada kenaikan upah minimum regional (UMR), maka pemerintah akan mempelajari lagi berapa porsi upah dari total biaya operasi perusahaan," katanya.
Kisruh kenaikan upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK) belakangan ini memang sedang hangat seperti di wilayah Tangerang dan Bekasi. Hal ini dikeluhkan oleh pengusaha termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Pengusaha menilai permintaan buruh mengenai kenaikan upah minimum yang tinggi sangat erat kaitannya dengan politisasi pilkada belakangan ini. Hasilnya banyak pemda yang memutuskan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/UMK) sarat dengan kepentingan politik.
"Jadi ini sebenarnya lebih banyak politisasi dari pada kenyataan hidup layak itu. Yang hidup layak itu sudah dipenuhi sama mereka, sekarang kita nggak tahu apa lagi. Permasalahan ini yang belum kita selesaikan dan kita sudah bicara dengan buruh juga, tapikan pemerintah harus firm karena ini selalu pilkada-pilkada, pilkada Banten, Bekasi, Jawa Barat, Jakarta," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.
0 komentar:
Posting Komentar