JAKARTA- Meningkatnya suhu politik terkait semakin meluasnya aksi unjuk rasa di berbagai tempat di Indonesia ternyata ditanggapi rezim Susilo Bambang Yudhoyono dengan panik. Bahkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan untuk menghalau aksi massa yang menggelar demonstrasi terkait penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pelibatan TNI dalam mengamankan demonstrasi diduga kuat sebagai upaya uji coba Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).
"Patut diduga keterlibatan TNI juga sebagai bagian dari uji eksperimen Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas)," ucap Eks Aktivis 98, Usman Hamid di Jakarta, Minggu (25/3/2012).
Pasalnya, lanjut Usman, dalam RUU yang ditolak oleh kelompok-kelompok kritis, terdapat sejumalah aturan yang memungkinkan TNI terlibat dalam penanganan aksi protes masyarakat. "Dalam RUU Kamnas indikator bagi pelibatan TNI sangatlah lentur, ukuran TNI wajib dilibatkan merujuk pada RUU tersebut. Diantaranya dengan dalih kepentingan nasional demi pembangunan nasional hingga dalih untuk kepentingan stabilitas nasional," tambahnya.
Kata Usman, patut diduga pelibatan TNI dan juga tindakan represif aparat kepolisian adalah bentuk politisasi Presiden sebagai bagian dari skenario yang telah direncanakan
Usman mengatakan, sejumlah eks aktivis 98 yang tergabung dalam Komunitas Kedai Kopi Bhinneka menyampaikan sikap mendesak SBY untuk menghentikan politisasi TNI dengan dalih apapun termasuk alasan sebagai antisipasi penanganan gerakan protes anti kenaikan harga BBM. "Kita juga mendesak agar SBY untuk membatalkan rencana yang akan menaikkan harga BBM karena akan berdampak pada kemiskinan massal," tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar