JAKARTA - Janji-janji kepala daerah saat pilkada tentang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan penciptaan lapangan pekerjaan ketika BBM naik tidak dapat terepenuhi.
Hal tersebut akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang nantinya akan mereka pilih karena kepala daerah dirasakan tidak memiliki andil besar dalam memberikan suaranya terkait kenaikan BBM.
"Kans untuk terpilih kembali akan susah karena akan dianggap kepala derah yang gagal dalam tugasnya, karena tidak bisa mengaspirasi suara rakyatnya," demikian berdasarkan imbauan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, melalui siaran tertulisnya, Minggu (18/3/2012).
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam hal ini mengimbau, selain kepala daerah, perangkat perangkat desa dan pegawai negeri, prajurit TNI, polisi juga harus ikut melakukan penolakan besar besaran atas kesewenang-wenangan pemerintah pusat menaikkan harga BBM.
Tidak bisa dipungkiri, khusunya pegawai negeri rendahan serta anggota TNI-Polri rendahaan yang kenaikan gajinya tidak seberapa akibat dampak kenaikan harga harga barang dan jasa, disinyalir akan timbul kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
"Janganlah takut untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM terhadap pemerintahan SBY-Boediono, karena penolakan ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp25 juta setahun, yang sudah dapat dipastikan tidak akan mampu untuk memenuhi biaya hidup sehari hari,” berdasarkan imbauan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengharapkan Indonesia dalam hal ini bisa seperti Yunani dan negara-negara lainnya yang menentang kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan warganya.
0 komentar:
Posting Komentar