JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, angkat bicara mengenai pengerahan personel TNI untuk pengamanan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. TNI diminta tidak ditempatkan di luar, namun di dalam pagar aset vital yang menjadi objek pengamanan.
"Seperti di Istana Negara, TNI cukup ditempatkan di dalam, jangan keluar pagar. Kalau di luar pagar itu tugasnya polisi, biar polisi yang menghadapi demonstran," kata Kiai Said di Jakarta, Senin (26/3).
Penempatan TNI di luar pagar objek pengamanan, lanjut Kiai Said, dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dengan demonstran.
"Jadi kalau TNI dilibatkan hanya untuk mengamankan aset vital, simbol-simbol negara yang menjadi sasaran demonstran itu boleh. Pokoknya jangan di luar pagar, karena itu akan langsung berhadapan dengan demonstran," tambahnya.
Seperti diberitakan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo menyampaikan, Polri akan melibatkan TNI dalam menangani unjuk rasa jika terjadi eskalasi. Secara terpisah Panglima TNI juga menyatakan siap bekerja sama dengan Polri mengamankan unjuk rasa. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI memungkinkan TNI membantu Polri.
Kiai Said juga kembali menegaskan pernyataan yang pernah disampaikannya, dimana demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Namun juga diingatkan agar demonstran melakukan aksinya dengan santun, tidak merusak simbol-simbol negara.
"Kalau bukan kita warga negara yang menjaga simbol negara mau siapa lagi. Demonstrasi sah-sah saja, tapi harus santun dan tetap menjaga simbol-simbol negara," tegas Kiai Said.
Mengenai rencana Pemerintah menaikan harga BBM mulai tanggal 1 April mendatang, Kiai Said secara pribadi menyampaikan penolakan.
"Tapi jika memang itu pilihan terakhir, artinya jika memang subsidi akan semakin memberatkan, silahkan BBM dinaikkan. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan terakhir yang bisa diambil," pungkas Kiai Said tegas.
0 komentar:
Posting Komentar