JAKARTA - Dua fraksi DPR RI yaitu Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura memilih walkout (meninggalkan) rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai pembahasan anggaran subsidi energi sore ini.
Langkah tersebut diambil karena pemerintah hanya ingin membahas opsi pertama yaitu di mana sebelumnya, dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah pada Minggu (25/3/2012) malam digelontorkan dua opsi kebijakan energi dalam pembahasan RAPBN-P 2012.
Opsi pertama adalah menetapkan besaran subsidi energi (BBM dan listrik) Rp225 triliun, cadangan risiko energi Rp23 triliun, dana kompensasi Rp30,6 triliun, dan memberi diskresi bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga dengan pencabutan atau perubahan pasal 7 ayat (6) UU APBN. Sementara opsi kedua adalah subsidi BBM Rp178,2 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun, risiko fiskal Rp23,3 triliun, dan pasal 7 ayat (6) tetap atau tidak berubah.
"Saya kira tata tertib menjelaskan, kalau tidak ada kesepakatan kita melakukan musyawarah dan mufakat. Lalu rapat juga sudah diskors berkali-kali juga kita sudah menghormati. Silakan teman-teman bahas opsi I dan II. Jangan bahas sepihak. Kenyataannya pemerintah hanya mau bahas I," ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra Fary DJ Francis, kala ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Fary pun menuturkan bahwa dirinya akan memberikan pandangannya pada saat sidang paripurna pada Kamis nanti. Sementara anggota Banggar Fraksi Hanura pun memiliki alasan yang sama yaitu dikarenakan pemerintah dalam rapat Banggar tidak mau membahas opsi kedua.
"Yang jelas sikap Hanura kan menginginkan opsi di mana BBM tidak dinaikkan, ternyata pemerintah tidak bersedia membahas opsi dua, karena tetap mau menaikkan BBM. Oleh karena itu, Hanura dengan rekan-rekan yang lain tidak ikut membahas karena yang dibahas BBM tidak dinaikkan," ungkap Ali.
Ali pun menilai bahwa pemerintah hanya ingin membebankan semua anggaran, kerugian negara hanya kepada masyarakat saja.
"Jadi kelihatannya pemerintah ingin membebankan anggaran, semua kerugian, kesalahan negara, ketidakefisiensian negara ingin dibebankan kepada masyarakat, termasuk PLN yang begitu boros. Dia nagih dari dua sisi, nagih dari subsidi lagi, nagih dari rakyat lagi secara langsung dan mau dibebankan kepada rakyat," kata Ali.
Sama halnya dengan Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura pun akan menunggu keputusan hal tersebut pada saat sidang paripurna nanti.
"Kita akan tunggu di paripurna, terutama pencabutan pasal 7 tentang BBM yang tidak dinaikkan itu. Kalau pasal itu mau dicabut, kita tunggu di paripurna. Kita minta jangan dicabut, karena kalau dicabut harga BBM dinaikkan kan disitu kan komitmen menjaga BBM di 2012. Tetap minta divoting di paripurna," pungkasnya.
Sekadar informasi, pasca-terjadinya walkout tersebut hingga saat ini rapat Banggar DPR RI dengan Pemerintah masih berlangsung.
0 komentar:
Posting Komentar