JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan April mendatang. Hal tersebut dinilai sebagai ancaman bagi keberlangsungan Industrialisasi negeri.
"Saya tidak sependapat dengan pemerintah, yang ingin menaikan Harga bahan bakar minyak (BBM). Tindakkan pemerintah tidak cerdas, kenaikan BBM akan mengancam Industrialisasi dalam negeri," kata Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Poppy Dharsono dalam pesan elektroniknya, Minggu (25/3/2012).
Menurut mantan wakil ketua umum kamar dagang industri (KADIN) ini bahwa, dampak kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh lonjakan harga-harga produksi dan kebutuhan barang pokok.
"Kenaikan harga BBM akan menghancurkan daya beli rakyat. Tak mungkin rakyat dapat membeli produk dari industri nasional. Akibatnya, industrialisasi sebagai syarat pembukaan lapangan kerja dan membangun ekonomi nasional yang kuat tidak mungkin dapat tetwujud," terangnya.
Poppy menambahkan sebenarnya banyak solusi lain yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah, selain menaikan harga BBM. Contohnya melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan pertambangan juga moratorium utang luar negeri.
"Jika serius, sebenarnya banyak solusi lain yang dapat di ambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara serta melakukan penghematan atas APBN diluar pencabutan subsidi. Di antaranya adalah renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang milik asing, lalu moratorium atau penghentian sementara pembayaran utang luar negeri yang selama ini membebani APBN kita yang nilainya mencapai ratusan triliun, pemberantasan korupsi serta efisiensi belanja pemerintah," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar