JAKARTA - Dua fraksi di anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menolak rencana pemerintah menaikkan BBM subsidi menjadi Rp6 ribu per liter.
"Kami sudah jelas menolak karena pemerintah seharusnya bisa melakukan efisiensi yang lain," ungkap Anggota DPR-RI Komisi VIi dari Fraksi PKS Idris Luthfi Rambey ditemui usai Rapat Kerja bersama Pemerintah di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Menurut Idris, fraksinya berpendapat bahwa bicara masalah subsidi BBM, selalu terkait dua hal, harga dan kuota. Meskipun dua hal ini saat ini menunjukkan gejala naik di tiga bulan terakhir ini, PKS yakin hal ini tidak akan terjadi sepanjang tahun.
"Harga minyak internasional kita percaya akan turun, Amerika Serikat (AS) tidak mungkin menyerang Iran lama, ini hanya sementara," lanjut dia.
Terkait dengan kuota BBM, fraksinya berpendapat saat ini baru tiga bulan pertama. Ke depan, jika pemerintah melakukan konversi dan pembatasan, pasti pemerintah akan bisa menekan kuota BBM subsidi. "Karenanya, BBM subsidi masih bisa dipertahankan," tambah dia.
Ditemui di tempat yang sama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga telah bulat untuk menolak usulan pemerintah ini.
"Belanja pemerintah untuk birokrasi mencapai 51 persen dari total belanja, sementara untuk subsidi pemerintah untuk energi baru delapan persen, itu sesuatu yang tragis," tambah Dewi Aryani.
Menurut Dewi, sudah semenjak awal wacana ini dilontarkan, pihaknya telah bulat menolak usulan ini.
"Kita sudah konsisten untuk tolak dari awal, ketua umum kami sudah tegaskan. Pemerintah masih begini korup, kita harus bisa ubah ini perlahan-lahan, rakyat harus sejahtera, " tandas dia.
0 komentar:
Posting Komentar