JAKARTA - Tudingan bahwa Ketua Umum Partai Hanura Wiranto berada di balik rencana kudeta pemerintah SBY-Boediono dengan isu kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tak lain adalah manuver politik pemerintah dan Partai Demokrat yang ingin membunuh karakter Wiranto.
Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Sunardi Ayub dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (5/3/2011).
’’Jika hanya ingin berkuasa, ketika Reformasi saat itu Jend (Purn) Wiranto adalah seorang Panglima TNI yang diberi mandat penuh untuk memulihkan situasi dan kondisi yang saat itu sedang chaos. Namun beliau tidak pernah mengunakan kesempatan tersebut karena sebagai seorang negarawan yang taat konstitusi. Jadi kalau sekarang ada tudingan makar jangan-jangan yang menuding tidak sadar rakyat sudah mulai gelisah karena kehidupan semakin susah dan korupsi semakin mengurita,’’ katanya.
Menurutnya, sikap tegas Wiranto terhadap kebijakan pemerintah SBY adalah panggilan hati nurani rakyat. Sikap kritis tersebut bukan berarti harus dituding sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah.
’’Wiranto adalah sosok yang taat konstitusi dan dan tidak alergi dengan demonstrasi serta perbedaan pendapat, karena itu dijamin UUD 1945,’’ tambahnya.
Menurut Sunardi tuduhan kudeta yang dilontarkan Waksekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan sangat tidak berdasarkan data dan fakta-fakta. Tudingan yang dialamatkan kepada Wiranto membuktikan pemerintah SBY anti-kritik.
Khusus soal rencana kenaikan BBM subsidi per 1 April 2012, Fraksi Partai Hanura dengan tegas menolak rencana kenaikan tersebut karena masih banyak solusi yang bisa dikerjakan pemerintah. "Pertama banyak kebijakan pemerintah yang ternyata tidak menyentuh dan dirasakan rakyat kecil itu. Buktinya, sejak tahun 2007 banyak masyarakat di Banten yang makan nasi aking. Itu bukan sandiwara seharusnya Pemerintah berterima kasih sudah diingatkan,’’ tegasnya.
Kedua, lanjutnya, sejak kenaikan BBM di tahun 2008, Wiranto selalu mengingatkan kepada pemerintah, dan Presiden untuk konsisten terhadap kebijakan dan janjinya tidak menaikan BBM dan akan mencari solusi lain yang paling tepat untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia. "Misalnya, pembelian minyak masih menggunakan calo atau perantara dan tidak langsung kepada produsen," teranya.
Kemudian recana kenaikan BBM April 2012 mendatang pun itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, Pasal 7 ayat (4), penjelasan Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (6).
"Untuk masalah keberadaan Elza Syarief sebagai Tim Pengacara M Nazarudin murni profesionalisme advokat dan itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang maupun kode etik advokat. ’’Jadi pernyataan Pohan sunguh tidak beralasan dan terkesan mengada-ada dan menunjukkan ketidak pahaman apa arti profesionalisme,’’ imbuhnya.
Sehari sebelumnya Menteri Politik dan Keamanan Joko Suyanto menyatakan ada upaya penggulingan Presiden SBY. Upaya ini dilakukan melalui isu kenaikan BBM untuk menggerakkan massa. Dia mengakui mengetahui keberadaan sekelompok orang yang menginginkan keruntuhan SBY. Bahkan dia mengaku sempat diajak menjadi bagian dari gerakan ini.
"Saya jawab saja, kalau saya tidak setuju dengan cara-cara seperti ini. Menurut saya pergantian pemimpin harus berdasarkan hukum yang berlaku," tukasnya.
0 komentar:
Posting Komentar